PERS CONFERENCE DI WARUNG BENDEGA (BALI)

KASUS INI BUKAN (LAGI SEMATA-MATA) KASUS ANAND KRISHNA, Ph.D : TAPI KASUS KITA BERSAMA. JANGAN LAGI ADA ANAND KRISHNA-ANAND KRISHNA LAIN, MARI HADIRI ACARA INI 2 (DUA) HARI LAGI. MARI TANDATANGANI PETISI INI, UNTUK MASA DEPAN HUKUM INDONESIA.

 


Latar Belakang :

Hari ini, pada tanggal 4 Agustus 2012 jam 10am-2pm di Warung Bendega Renon, Denpasar, Bali telah diadakan konferensi pers berkaitan Putusan MA atas Kasus Bapak Anand Krishna, Ph.D yang mengabulkan Kasasi JPU dalam kasus Anand Krishna ini.

Dihadiri oleh banyak kalangan, seperti aktivis, Gus Indra, Ida Pedanda, Prof. Suryani, dan masih banyak lagi, semua sepakat memang kasus seperti ini sangat aneh tapi bukan yang pertama. Sudah menjadi semacam "kebiasaan" MA memutarbalikkan hasil pengadilan sebelumnya tanpa dasar hukum yang jelas.

#PERTAMA :

Setelah "bertele-tele", sampai akhirnya Majelis Hakim diganti karena ada "affair" dengan saksi yang memberatkan Anand Krishna, dan diganti dengan Hakim yang Kredibilitasnya sangat tidak diragukan lagi, Ibu Hakim Albertina Ho : Putusan Hakim adalah BEBAS MURNI (red. : murni, tanpa embel-embel apapun!), yaitu pada Selasa, 22-11-2011.

Albertina Ho : "Menyatakan Krishna Kumar alias Anand Krishna tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan seperti pada dakwaan pertama dan kedua. Tidak ada barang bukti dan keterangan saksi yang dapat membuktikan terdakwa melakukan tindakan pencabulan." Majelis Hakim membebaskan Anand Krishna dari dakwaan Pasal 290 ayat (1) jucto Pasal 64 KUHP tentang pencabulan kepada salah satu muridnya, Tara Pradipta Laksmi.

#KEDUA :

Otto Hasibuan (Presiden Peradi), kuasa hukum Anand Krishna : "Jadi putusan itu BEBAS MURNI, kalau bebas murni itu kan nggak terbukti. Itu dianggap perbuatannya tidak ada, bukan pidana. Jadi bebas murni."

Meski demikian Kejari Jaksel mengajukan KASASI terhadap vonis Anand Krishna. Dengan demikian kemungkinannya hanya dua, JPU TIDAK PAHAM ARTI BEBAS MURNI atau JPU meRAGUkan Kredibilitas Hakim Albertina Ho. Yang mana?!

#KETIGA :

Hakim MA mengabulkan Kasasi JPU tersebut, berarti sama, Hakim MA tsb yang seharusnya sedari awal tidak menerima Kasasi JPU terhadap putusan bebas murni, TIDAK PAHAM ARTI BEBAS MURNI, atau juga meragukan kredibilitas Hakim Albertina Ho yang memutus bebas murni.

Sebuah ketidakadilan dan pelanggaran Hukum yang berat yang justru dilakukan MA Indonesia! Masyarakat Bali dan Internasional Mempertanyakan Keputusan MA atas Kasus Anand Krishna ini dan telah disiarkan tadi siang lewat Siaran / konferensi pers.
Komponen masyarakat Bali diwakili oleh (dan tidak hanya ini) : Ida Pedanda Sebali, Prof. LK Suryani, Putu Suasta, dan Indra Udayana.

Tidak hanya itu, dunia Internasionalpun sedang memantau dan mempertanyakan Negara yang tidak menjalankan pemerintahannya dengan baik. 

Berikut diantaranya :

 


Statement Made by
Sacha Stone,
Founder: Humanitad
(www.humanitad.org)
Director General: Natural World Organization
(www.nwo-igo.org)
Executive Producer:
The Millenium Development Goals Awards,
which Launched at the UN General Assembly Hall

I make the following statement on behalf of Humanitad Foundation, who in turn represents the international community and all free peoples of the Earth.

Our dearest brother Anand Krishna has devoted his life to the service of humanity, doing more to promote interfaith harmony, peace and social justice than any other man in Indonesia's history. It is a cruel irony that this beautiful caring man should now be the victim of a miscarriage of justice, the scale of which is presently unparalleled by any other judicial body in the democratic world.

When the rule of law is undermined, and when the integrity of those responsible for upholding the rule of law is compromised, it is the responsibility of all free people to stand up if our most sacred freedoms are to be preserved.

A fair and public hearing, by an independent and impartial tribunal, in the determination of a criminal charge, is a fundamental right of every human being on this planet. In the present case it is clear that no man of good will would consider the Supreme Court ruling against Anand Krishna to be either fair, public, independent or impartial.

This case is no longer about Anand Krishna, it is about all of us; it is about truth and justice; it is about freedom. His cause is our cause.

Humanitad is committed to shedding the light of truth upon this remarkable situation and shall use its best endeavours to mobilise all levels of international government to take action against this travesty of justice.

Terjemahan Pernyataan Sikap dari Humanitad

Dengan ini saya memberikan pernyataan atas nama Yayasan Humanitad, yang juga mewakili komunitas internasional dan seluruh manusia bebas di muka Bumi ini.

Dalam sejarah Indonesia, Saudara kita yang terkasih, Anand Krishna, adalah putra Indonesia yang paling banyak telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk melayani umat manusia, terutama  dalam mempromosikan kerukunan lintas agama dan keyakinan, kedamaian dan keadilian sosial. Sangatlah ironis bahwa dia yang berjiwa indah dan penuh kasih ini  sekarang  menjadi korban kegagalan peradilan, dalam skala yang sangat tidak ada bandingnya di peradilan manapun di dunia demokrasi.

Ketika hukum telah dilecehkan, dan ketika integritas mereka-mereka yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum malah dikompromikan, adalah tanggung jawab setiap manusia yang bebas untuk membantu menegakkan hukum jika kita ingin mempertahankan kebebasan kita yang amat sakral ini.

Peradilan yang adil, oleh sebuah pengadilan yang independen dan tidak berkepihakan, untuk menentukan sebuah dakwaan pidana, adalah hak yang paling mendasar bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Dalam kasus ini sangatlah jelas bahwa tidak ada seorangpun yang memiliki itikad baik yang dapat menganggap bahwa keputusan MA terhadap Anand Krishna adalah sesuatu yang adil, terbuka, independen dan tidak berkepihakan.

Kasus ini bukanlah lagi mengenai Anand Krishna, kasus ini adalah mengenai kita semua; kasus ini adalah mengenai kebenaran dan keadilan; kasus ini adalah mengenai kebebasan. Misi dia adalah misi kita.

Humanitad memiliki komitmen untuk mengungkap kebenaran terhadap keadaan yang luar biasa ini dan akan menggunakan seluruh upayanya untuk menggerakan setiap lapisan pemerintahan internasional agar mengambil tindakan terhadap pelecehan peradilan ini.

 

Statement Made on Behalf of
The Secretariat of
The Natural World Organization
(www.nwo-igo.org)

 

The following statement is made on behalf of the Secretariat of the Natural World Organisation:

Upon reviewing the evidence presented to this Organization, it is the opinion of the Secretariat that the recent ruling of the Supreme Court of Indonesia against Anand Krishna undisputedly represents a fundamental failure in the administration of justice whilst clearly provoking a severe violation of human rights, resulting in a complete breakdown of the rule of law currently enjoyed in Indonesia.

It is for these reasons, in the interest of truth and justice, that we have this day convened an independent law commission, comprising esteemed members of the international law community, to undertake a thorough investigation into this matter. An open letter will be issued by the commission over the coming days and a detailed report of their findings will be published in the international arena.

True democracy demands an independent judicial system to be in place before any semblance of law and order can take place; a true and fair legal system is demanded by the people - they need to see that they are protected by an unbiased and ethically based judiciary system.

Haven't the people of Indonesia suffered enough in their short history as a young country ‚Äď isn't it time to move forward. Isn't it time that the judicial participants sorted out their priorities and started acting as the stalwarts of a fair and honest judicial system that this country so needs and deserves.

Another example, the recent Pfiser case, which clearly saw justice carried out in the District Court resulting unequivocally in protecting the interests of the people of Indonesia, only to be overturned by the same Supreme Court that has just returned this outrageous decision against Anand Krishna - do the judges sitting in the Supreme Court really believe that their actions will not be noted and commented on by the international community. 

Current concerns about investment in Indonesia cannot be helped when such travesty of justices are taking place.

 Terjemahan Sikap dari Sekjen
Natural World Organisation

Pernyataan di bawah ini di buat atas nama Sekjen Natural World Organisation.

Setelah meninjau bukti yang telah diberikan kepada Organisasi ini, adalah pendapat Sekretariat bahwa keputusan Makhmah Agung Republik Indonesia dalam kasus Anand Krishna niscaya tidak bisa dipersoalkan membuktikan kegagalan total dalam penerapan keadilan, sekaligus juga merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia, yang mana telah mengakibatkan keruntuhan total system peradilan yang selama ini berlaku di Indonesia.

Oleh karena alasan-alasan tersebut di atas dan demi kepentingan kebenaran dan keadilan, maka hari ini kami telah menunjuk komisi hukum independen dan melibatkan juga para anggota-anggota terhormat komisi hukum di seluruh dunia untuk melakukan investigasi tentang hal ini. Dalam beberapa hari mendatang kami akan menulis surat terbuka dan menyebar luaskan penemuan-penemuan oleh komisi ini yang mana akan diterbitkan secara internasional.

Demokrasi sejati menuntut adanya system judicial yang independen untuk menegakkan hukum dan demi kepentingan keadilan bagi setiap orang - mereka membutuhkan perlindungan dari system judicial yang tidak bias dan etis.

Apakah masyarakat Indonesia tidak cukup menderita selama sepanjang sejarahnya sebagai negara yang relatif masih muda- apakah tidak sudah layaknya bahwa bangsa ini menuju kemajuan. Inilah saatnya bagi setiap orang yang terlibat dalam peradilan untuk menentukan prioritas mereka dan bertindak sebagai penegak hukum yang fair dan jujur yang mana adalah kebutuhan suatu Negara.

Contoh lain adalah kasus Pfiser yang baru terjadi dimana keadilan yang ditegakkan oleh Pengadilan Negeri di mana hak-hak masyarakat Indonesia terlindungi, malah diputar balikkan oleh Mahkamah Agung yang sekarang telah melakukan hal yang serupa terhadap Anand Krishna - apakah oknum-oknum Mahkamah Agung yang duduk dalam Mahkamah Agung percaya bahwa tindakan mereka tidak akan dicatat dan dikomentari oleh komunitas Internasional.

Persoalan-persoalan tentang investasi di Indonesia sungguh tidak akan dapat di bantu jika keadilan masih saja dilecehkan seperti ini.

 

BERITA TERKAIT